Pengusaha Ajukan Keberatan CSR ke MK

Sidang pertama pengajuan materi  UU Perseroan Terbatas (UU PT) yang mewajibkan Corporate Social Responsibility (CSR) digelar hari ini. Aturan ini menuai keberatan dari kalangan pengusaha karena hanya Indonesia yang mewajibkan CSR.

Kalangan pengusaha mengajukan materi UU Perseroan Terbatas (UU PT) ke Mahkamah Konstitusi. Sidang pertama yang membahas kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) dalam UU PT digelar hari ini.

Pihak yang mengajukan permohonan adalah Kadin, HIPMI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, PT Lili Panma, PT APAC Citra Sentertex Tbk, dan PT Kreasi Tiga Pilar. Mereka melakukan pengajuan materi pasal 74 UU No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

“Kadin dan pemohon lainnya berharap Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan permohonan. Sehingga perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha dengan baik dan hak konstitusi kami atas kepastian hukum dapat terjamin dan terlindungi oleh negara,” demikian kata Wakil Ketua Umum Kadin Hariyadi Sukamdani di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (3/2/2009).

Beberapa hal yang dipertanyakan adalah kerancuan pemahaman tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan (TJSL) dalam UU tersebut tentang perseroan terbatas.

Kerancuan ini bermula dari perkembangan aktivitas CSR, baik ke masyarakat sekitar maupun ke lingkungan yang sudah cukup pesat. Kemudian muncul pemikiran agar kegiatan tersebut dikembangkan dan dikaitkan dengan kewajiban perusahaan atas TJSL dalam UU PT.

“Padahal permasalahan ini jelas berbeda pengaturannya,” tegas Hariyadi.

Menurutnya, jika yang dikhawatirkan adalah terjadinya pelanggaran lingkungan oleh perseroan, maka seharusnya yang ditegakkan adalah UU sektoral.

Beberapa UU sektoral yang dimaksud adalah UU nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan UU nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

“Contoh tersebut mengautr secara jelas dan rinci atas hak dan kewajiban perusahaan disertai pasal mengenai sanksi hukumnya. Apabila kita cermati isi pasal tersebut, maka bisa dirasakan semangat legislator untuk menggandakan upaya penegakkan hukum sektoral. Namun di sisi lain, upaya ini justru mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi dunia usaha pada umumnya dan perseroan pada khususnya,” katanya.

Ia menambahkan, dalam praktik universal, CSR merupakan partisipasi sukarela dari perusahaan dalam rangka membantu masyarakat. Partisipasi bisa berbentuk kesejahteraan, pendidikan atau pengetahuan, kesehatan, kualitas lingkungan dan lain-lain yang terkait kebutuhan masyarakat.

Partisipasi sukarela dalam bentuk CSR tersebut dilakukan setelah perusahaan melaksanakan kewajiban pokoknya sebagai unit usaha yang terkait pada hukum dan peraturan yang mengatur lingkup usahanya.

“Sehingga berdasarkan penelitian dan referensi Kadin, tidak ada satu negara di dunia kecuali Indonesia yang memasukkan CSR sebagai hukum formal dengan mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan dan menganggarkannya, serta memberikan sanksi bila dilakukan,” katanya.

(lih/ir)

Sumber : http://www.detikfinance.com/read/2009/02/03/123413/1078720/4/pengusaha-ajukan-keberatan-csr-ke-mk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s