Transjakarta Terus Merugi

Transportasi Publik/ Sejak 2004 Habiskan Subsidi Dana 716,5 Miliar Rupiah

buswaySejak tahun 2004 hingga 2008, Pemprov DKI Jakarta sudah menyubsidi dana sebesar 716,5 miliar rupiah untuk operasional Transjakarta. Namun, masih saja operator bus tersebut mengalami defisit pendapatan.
Total defisit pendapatan untuk tahun 2007 saja sebesar 76 miliar rupiah dan 2008 diperkirakan 22 miliar rupiah.
Kondisi itu diungkapkan Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Nurmansjah Lubis di Jakarta, Sabtu (26/4).
Menurut Nurmansjah, kegiatan usaha Transjakarta Busway kurang maksimal karena Badan Layanan Umum (BLU) sebagai pengelola Transjakarta masih bercampur dengan unit pelaksana teknis (UPT) dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta.
“Karena masih berada di bawah kendali Dishub, tidak ada keleluasaan BLU untuk mengelola Transjakarta Busway atau banci. Semestinya lembaga ini bisa mandiri dengan bertanggung jawab langsung kepada gubernur,” ujarnya.
Padahal, jelasnya, Transjakarta Busway setiap tahun mendapatkan dana subsidi dari APBD DKI Jakarta cukup besar dan jumlahnya terus meningkat. Pada tahun 2004, dana yang dikucurkan sebesar 46,2 miliar rupiah, 2005 mendapat dana sebesar 68 miliar rupiah, pada 2006 mendapat suntikan sebesar 136,3 miliar rupiah, tahun 2007 kembali mendapat dana segar sebesar 203 miliar rupiah, dan lagi-lagi tahun 2008 ini kembali mendapatkan dana sebesar 263 miliar rupiah.
Awalnya, Transjakarta Busway dikelola oleh Badan Pengelola Transjakarta Busway (BPTB). Lembaga ini dibentuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Khusus (KDK) Ibukota Jakarta Nomor 110 tanggal 31 Desember 2003. Surat ini berisi pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola TransJakarta Busway.
Kemudian pada tahun 2006, Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu, Sutiyoso, mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 48 Tahun 2006 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Layanan Umum Daerah Transjakarta Busway.
Adanya Pergub ini mengubah badan pengelola menjadi Badan Layanan Umum Transjakarta Busway. Lembaga baru ini merupakan UPT dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Transjakarta Busway mulai beroperasi 1 Februari 2005, dengan total asset audited tahun 2006 sebesar 2,2 miliar rupiah dengan dana ekuitas negatif 6 miliar rupiah.
Menurut Kepala Badan Layanan Umum Daerah Transjakarta (BLUD) Drajad Adhyaksa, defisit pendapatan terjadi lebih disebabkan uang yang masuk banyak terserap untuk pembayaran kepada operator bus (konsorsium dan pemenang tender). Besarannya mencapai 70 persen, sedangkan sisanya 30 persen untuk pembayaran operator ticketing, keamanan, peralatan, serta gaji pegawai BLU.
Berdasarkan catatan tahun lalu, dari total pengeluaran sebesar 322 miliar rupiah, sebanyak 87,79 persen atau 282,89 miliar rupiah hanya untuk membayar konsorsium.
Dana ini diambil dari hasil penjualan tiket sebesar 206,89 miliar rupiah dan APBD sebesar 152,34 miliar rupiah dari total anggaran 200,5 miliar rupiah.
Sebenarnya, jika harga tiket dapat diubah ke harga nonsubsidi sebesar 10.500 dibanding harga sekarang 3.500 rupiah, BLU tidak akan mengalami defisit. Hanya saja, risiko ini akan menjadi masalah besar di masyarakat.
Jika dihitung, saat ini pemasukan BLU dari tiket kurang lebih sebesar 735 juta rupiah dari 210 ribu penumpang setiap harinya selama jam kerja. Dengan harga karcis 3.500 rupiah, total pemasukan sebulan mencapai 20 miliar rupiah lebih. Setahun dapat mencapai lebih dari 250 miliar rupiah.
Tahun lalu, jumlah penumpang bus Transjakarta mencapai 61.761.583 orang. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah koridor yang rencananya akan beroperasi tahun ini serta sudah tersinerginya program sterilisasi busway.

Perubahan Tarif
Menurut Ketua Organda DKI Jakarta Herry Rotty, defisit pendapatan untuk tahun ini tetap akan terjadi apabila BLU masih menggunakan tarif lama. Apalagi, sampai saat ini belum belum ada kesepakatan penentuan harga tarif per kilometer antara Badan Layanan Umum (BLU) TransJakarta dan pihak konsorsium.
Selama ini, BLU menyetujui dengan harga 12.855 rupiah sesuai yang diinginkan konsorsium. Akibatnya, defisit anggaran mencapai 22 miliar rupiah meski jumlah kerugian ini lebih kecil dibanding tahun lalu yang mencapai 76 miliar rupiah.
Sebaliknya, jika BLU bersikeras tetap membayar dengan harga tender yang berkisar antara 9.300-9.500 rupiah, pihak konsorsium yang terdiri dari empat perusahaan yakni PT Jakarta Ekspres Trans (JET) untuk operator koridor I, PT Jakarta Trans Metropolitan (JTM) operator busway koridor IV dan VI, PT Jakarta Mega Trans (JMT) yang melayani koridor V dan VII, serta Trans Batavia (koridor II dan III) yang akan menjerit.
Hal itu disebabkan biaya operasional dan biaya investasi mereka lebih tinggi dibanding pemenang tender PT Lorena dan PT Primajasa. Oleh karena itu, mereka ngotot bertahan dengan harga 12.855 rupiah.
Mengubah harga tarif lama ke harga baru tak semudah membalikkan telapak tangan. Pasalnya, menurut Kepala BLU Drajad Adhyaksa, konsorsium yang menuntut pembayaran dengan harga lama sudah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) selama tujuh tahun. “Kesepakatan itu menyatakan harga yang mereka terima selama tujuh tahun yakni 12.855 rupiah,” jelasnya.
Kesepakatan harga ini pun dilontarkan sejak awal oleh BLU sebagai wakil dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan, pihak konsorsium baru menjalani PKS ini selama satu tahun terakhir.
Jika BLU hanya membayar kisaran harga 9.300 rupiah per kilometer, lembaga yang bernaung di bawah Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini dapat mengalami surplus sebesar 26 miliar rupiah. Total selama satu tahun, BLU dapat menghemat dana subsidi sebesar 130 miliar rupiah.
Dengan tarif kilometer lelang itu juga, biaya produksi mampu ditekan hingga 7.500 rupiah. Artinya, akan ada penurunan subsidi dari pemerintah untuk tarif karcis dari 8.000 rupiah menjadi 4.000 rupiah per karcis. Sayangnya, opsi pembayaran ini buntu hingga hari ini.
Nurmansjah menyatakan seharusnya Transjakarta menggunakan perhitungan hasil tender Lorena dan Primajasa sebagai tolok ukur. Ia justru beranggapan, tidak ada alasan yang rasional bagi operator meminta kenaikan tarif per kilometer. Ia menganggap terlalu banyak memperhitungkan unsur komisaris dan direksi atau perusahaan merupakan bukan alasan yang tepat.
Oleh karena itu, menurut dia, harus dilakukan revitalisasi dan reorientasi organisasi dengan dukungan sistem dan prosedur yang andal dan dikelola oleh tenaga yang profesional dan ahli dalam bidangnya. “Sistem dan prosedur saat ini banyak mengandung kelemahan sehingga harus diformat kembali khususnya berkaitan dengan masalah SDM, manajemen sistem tiket, prosedur pengadaan, dan tata cara perhitungan kilmoeter tempuh,” ulasnya. (tya/end/git/M-1)

Sumber : http://www.koran-jakarta.com/details.php?id=17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s